Merdeka.com – Merdeka.com – Ratusan organisasi masyarakat mendesak Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres agar seluruh badan organisasi itu menghentikan hubungan mereka dengan rezim militer Myanmar.
Dalam surat tertulisnya kepada Guterres, ratusan organisasi mengecam keras hubungan badan-badan PBB dengan rezim militer. Kecaman dan desakan diutarakan setelah ratusan organisasi itu menemukan PBB masih berurusan dengan rezim militer Myanmar, seperti melalui penandatanganan perjanjian hingga pemberian dana.
Mereka pun meminta agar seluruh hubungan itu dihentikan.
“Kami meminta Anda dan semua entitas PBB untuk segera menghentikan semua bentuk kerja sama dan keterlibatan yang memberikan legitimasi kepada junta pembunuh ilegal,” tulis surat yang ditandatangani 638 organisasi masyarakat sipil, seperti dikutip dari Aljazeera, Jumat (23/9).
“Ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan tentang ketidakberpihakan, netralitas, independensi dan “tidak membahayakan” yang digariskan dalam Standar Operasi Gabungan PBB dan kerangka kerja keterlibatan, yang harus dipatuhi oleh entitas PBB dan meminta pertanggungjawaban mereka sendiri.”
Dalam surat itu juga disampaikan, jika badan-badan seperti Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Organisasi Internasional PBB untuk Migrasi (IOM) masih memiliki hubungan dengan rezim militer Myanmar.
Militer mengkudeta pemerintah resmi Myanmar pada Februari 2021 lalu. Kudeta itu dipimpin Panglima Militer Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dia pun menahan Aung San Suu Kyi dan menjebloskannya ke tahanan.
Meski anggota pemerintah resmi Myanmar telah dilepas dari jabatannya, namun mereka tetap melawan rezim militer dengan membentuk Pemerintah Nasional Bersatu (NUG). NUG juga membentuk Angkatan Pertahanan Rakyat (PDF) untuk memperjuangkan demokrasi dan melawan tindakan keras militer serta mendorong masyarakat untuk melawan rezim militer.
Hingga kini NUG menguasai 52 persen wilayah di Myanmar sedangkan rezim militer hanya menguasai sekitar 17 persen.
Reporter Magang: Theofilus Jose Setiawan [pan]
